Gubernur Sumatera Utara menyarankan kendaraan beroperasi di Sumut mengganti pelat luar ke plat lokal untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun diprotes keras pihak Aceh dan sebagian publik.
MEDAN – Belakangan ini, publik di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) kembali dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menghentikan truk berplat dari Aceh (BL). Truk tersebut kemudian diminta untuk mengubah plat nomornya menjadi BK (Sumut) agar pajak kendaraan dan administrasi lainnya masuk ke kas daerah Sumut. Aksi ini viral di media sosial dan memicu kritik dari berbagai pihak.
Bobby kemudian memberikan klarifikasi bahwa tindakan ini bukan razia resmi melainkan imbauan kepada perusahaan yang domisilinya berada di Sumut agar kendaraan operasionalnya menggunakan pelat BK atau BB. Ia menegaskan bahwa perusahaan-yang tetap menggunakan pelat luar provinsi meskipun sudah beroperasi penuh di Sumut berarti pajaknya “kabur” keluar, sedangkan jalan dan infrastruktur yang mereka manfaatkan dirawat atau dibangun dengan dana Sumut.
Meski demikian, respons dari Aceh dan juga dari beberapa pihak di tingkat nasional muncul dengan nada keberatan. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menilai imbauan tersebut bisa memicu ketegangan antar provinsi jika dipandang sebagai tindakan sepihak.
Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman Haji Uma, bahkan menyebut perlunya sosialisasi yang lebih mendalam agar kebijakan ini tidak menimbulkan konflik serta dianggap melanggar aturan jika diterapkan tanpa regulasi yang jelas.
Dampak & Analisis
1. Aspek Hukum dan Regulasi
Kebijakan pergantian plat kendaraan beroperasi di luar provinsi memang menyangkut regulasi tentang pajak dan berlaku berdasarkan domisili kendaraan. Namun belum ada UU spesifik yang mengatur bahwa kendaraan antar provinsi harus mengganti platnya hanya karena beroperasi di provinsi lain, jika memang hanya “melintas” atau pengangkutan antarprovinsi.
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebut oleh beberapa pihak sebagai acuan bahwa kendaraan antar provinsi boleh melintas dan tidak bisa serta-merta diminta mengganti plat nomor berdasarkan aktivitas operasional.
2. Dampak Terhadap Hubungan Provinsi & Masyarakat
Kebijakan ini memicu kekhawatiran akan keretakan hubungan sosial dan budaya antara Sumut dan Aceh, terutama karena warga antar provinsi sangat banyak yang saling bekerja, berdagang, atau memiliki ikatan kekeluargaan.
Reaksi keras dari Aceh menunjukkan bahwa publik merasa ini bisa menimbulkan diskriminasi atas dasar wilayah. Teriakannya bahwa “semua kendaraan di Indonesia punya hak melintas” muncul karena banyak yang melihat tindakan ini melampaui batas kewenangan jika regulasi pusat tidak mendukungnya.
3. Aspek Keuangan & Infrastruktur
Argumen utama Bobby adalah bahwa kendaraan operasional perusahaan dengan plat luar yang digunakan di Sumut memakai jalan-jalan Sumut, yang perbaikan dan pemeliharaannya dibayar oleh APBD Sumut. Jika pajak kendaraan tidak masuk ke Sumut, maka beban perawatan jatuh ke pemerintah provinsi tanpa ada penggantian yang proporsional.
Kadang kendaraan operasional menyebabkan kerusakan jalan, terutama jika muatan tonasenya melebihi batas yang diperbolehkan. Jika banyak kendaraan yang merusak jalan tapi pajaknya dibayar di luar provinsi, itu menjadi masalah keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur.
Kesimpulan & Rekomendasi
Kebijakan Gubernur Sumut ini bisa dipahami dari sisi upaya pengelolaan keuangan daerah (PAD) dan pemeliharaan infrastruktur, tetapi pelaksanaannya harus hati-hati agar tidak memicu konflik antardaerah.
Perlu ada regulasi pusat yang menjelaskan lebih rinci tentang kendaraan operasional lintas provinsi, plat luar, dan mekanisme pajak agar tidak muncul multitafsir.
Sosialisasi yang masif kepada perusahaan, masyarakat Aceh yang berkegiatan di Sumut, pihak pemerintah provinsi Aceh dan Sumut dibutuhkan agar kebijakan seperti ini dapat diterima dan dilaksanakan secara adil.
, namun diprotes keras pihak Aceh dan sebagian publik.){kind=link}