Kubu Romahurmuziy menuding ada intervensi politik, sementara kubu Plt Ketua Umum mengklaim kepengurusan sah.
Jakarta – Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) makin memanas setelah dua kubu saling mengklaim sebagai kepengurusan sah. Kubu Romahurmuziy menuding ada intervensi politik dalam pengesahan SK kepengurusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Sementara itu, kubu Plt Ketua Umum PPP menegaskan bahwa kepengurusan yang disahkan pemerintah sudah sesuai mekanisme partai. Mereka menilai tudingan yang dilayangkan kubu Romy hanya untuk mengguncang stabilitas internal menjelang Pemilu 2029.
Pengamat politik menilai konflik ini berpotensi besar menurunkan elektabilitas PPP. Jika tidak segera diselesaikan, partai berlambang Kabah itu dikhawatirkan sulit bersaing dengan partai-partai besar lain di panggung nasional.
